Jaga Pengelolaan Dana Bansos Covid-19, Kemensos Mengaku Sudah Libatkan BPKP & Penegak Hukum

Jaga Pengelolaan Dana Bansos Covid-19, Kemensos Mengaku Sudah Libatkan BPKP & Penegak Hukum

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com semrawut Kementerian Sosial ( Kemensos) sejak awal telah meminta aparat perlindungan internal pemerintah baik di Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemerksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengiringi pengelolaan anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras mengatakan, selain inspektorat jenderal dan BPKP, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum untuk pendampingan, pengawalan, & pengawasan atas pengelolaan anggaran bansos.

“Karena kami mengelola anggaran tahun 2020 sangat luhur, oleh karena itu kami kerja sama meminta pendampingan baik privat maupun aparat penegak hukum, ” kata Hartono Laras dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca selalu: Mensos Juliari Batubara Diduga Korupsi Bansos Covid-19, Kemensos: Kaget dan Terpukul

Hartono mengatakan, dari total anggaran Rp 134 triliun, Kemensos telah merealisasikan lebih dari 97, 2 persen per 6 Desember 2020.

Sedangkan jumlah anggaran yang masuk untuk besar perlindungan sosial Kemensos adalah sebesar Rp 128, 78 triliun.

“Kami beserta jajaran Kemensos akan terus bekerja keras buat melaksanakan dan menyelesaikan program-program, jalan reguler maupun secara khusus non reguler dari sisa kegiatan kami tahun 2020 yang akan segera berakhir, ” ujar Hartono.

Meski sudah membabitkan aparat sejak awal, nyatanya uang bansos Covid-19 yang dikelola dan disalurkan oleh Kemensos dipermainkan sebab oknum tak bertanggung jawab. Termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima uang suap bansos Covid-19 dengan total sekitar Rp 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Baca juga: Soal Penetapan Simpulan Mensos Juliari, Sekjen PDI-P: Golongan Sudah Ingatkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Juliari dan empat karakter lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama-sama MJS dan AW.

Hal tersebut merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.