2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengucapkan, Presiden Joko Widodo harus melaksanakan reshuffle atau perombakan terhadap kabinet Indonesia Maju setelah dua gajah tersandung kasus korupsi.

Kedua menteri itu adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Tindakan korupsi dua menteri ini berdampak tidak saja pada proses kerja negeri, tetapi juga mengikis kepercayaan publik pada Presiden. Sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet, kata Dedi saat dihubungi Kompas. com, Senin (7/12/2020).

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Kepala Diminta Utamakan Aspek Integritas Kabinet

Dedi mengatakan, dalam melakukan perombakan kabinet, Presiden Jokowi harus lebih banyak lagi memilih sosok cakap ketimbang yang berlatar belakang politisi. Terutama untuk menggantikan posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gajah Sosial.

Sebab, kata Dedi, menteri dari kalangan golongan politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

“Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Dan sepanjang pemerintah Pemimpin Jokowi, semua koruptor definitif ataupun bukan, di dominasi kader Parpol, ” ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, secara tertangkapnya dua menteri dari kalangan partai politik tersebut menjadikan gaya tawar Presiden Jokowi tinggi secara tidak mudah diintervensi koalisi golongan terkait perombakan kabinet.

Baca juga: Jangan Datang Menteri Jadi Beban Presiden sebab Perilaku Korup

“Untuk itu, normalnya Presiden leluasa untuk tidak kembali menempatkan kandidat Parpol yang sama untuk pengganti, ” pungkasnya.

Buat diketahui, dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK).

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan uang sogok terkait bantuan sosial Covid-19 sedangkan Edhy berstatus tersangka kasus telaahan suap terkait izin ekspor punca lobster.