Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Ajukan Peninjauan Kembali

Bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Ajukan Peninjauan Kembali

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com semrawut Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan pertimbangan kembali atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Gemilang pada tingkat kasasi.

Lutfhi merupakan terpidana kasus uang sogok terkait pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian kekayaan.

“Setelah menjalani tujuh tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali memerosokkan putusan bebas atau ringan pada pemohon dengan alasan kekeliruan serta kekhilafan hakim, ” kata pengaruh hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), dikutip dari Antara.

Dalam permohonan PK tersebut, Luthfi membandingkan kasusnya dengan putusan PK mantan Ketua DPD Irman Gusman, putusan kasasi mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan putusan kasasi dirinya.

Baca juga: Hukumannya Diperberat MA, Luthfi Hasan Bilang Semua Bisa Diatur

Sugiyono mengatakan, tiga perkara itu menghasilkan putusan yang berbeda namun ketiganya sama-sama didakwa menerima segalanya sebagai penyelenggara negara dengan petunjuk tidak terkait dengan kewenangannya.

Seperti diketahui, Idrus dinyatakan bersalah dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1 dan Irman divonis bersalah dalam kasus suap terkait kuota impor di Perum Bulog.

“Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan perbuatan Idrus dan Irman tidak terkait secara ruang lingkup kewenangannya yang berdampak Idrus dan Irman tidak terbukti menerima suap tapi menerima gratifikasi sehingga putusan majelis kasasi terhadap pemohon tidak adil dan pemohon mengajukan PK, ” ujar Sugiyono.

Sugiyono pun menilai ada kekeliruan mendasar hakim kasasi terhadap Luthfi yakni pasal dasar putusan yaitu Pasal 12 tulisan an UU Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi.

Mengucapkan juga: KPK Akan Lelang Negeri dan Rumah Milik Luthfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah

“Kekeliruan mempertemukan tanda dan hukumnya ketika majelis ketua pemohon menyatakan terbukti pasal 12 padahal seharusnya yang diterapkan keyakinan pasal 11 sebagaimana majelis PK Irman Gusman dan majelis kasasi Idrus Marham dan majelis PK pemohon harus membatalkan putusan terdahulu, ” kata Sugiyono.

Sementara itu, terkait TPPU, Sugiyono menilai perbuatan pencuian uang yang didalikan tidak sesuai dengan implementasi UU TPPU.