KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

Uncategorized

JAKARTA, KOMPAS. com – Tip Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Besar Bareskrim sekaligus calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi Laporan Harta Kekayaan Pemangku Negara ( LHKPN).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi oleh Listyo saat menyampaikan laporan periodik berikutnya.

“Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak sempurna, maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan mampu dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dikerjakan mulai tanggal 1 Januari tenggat 31 Maret 2021, ” cakap Ipi, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi

Dalam LHKPN Listyo yang diunggah di situs elhkpn. kpk. go. id, tertulis kalau LHKPN tersebut diumumkan dengan pesan tidak lengkap berdasarkan hasil testimoni pada 4 Januari 2020.

Ipi menegaskan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan kepada LHKPN sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019.

Kewenangan tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negarasebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

“Kami berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan yang menimbulkan anutan pada diri PN (penyelenggara negara) bahwa laporan mereka diperiksa & diawasi, ” ujar Ipi.

Baca juga: Raut Listyo Sigit Prabowo, Eks Ajudan yang Jadi Calon Kapolri Opsi Jokowi

Adapun berdasarkan LHKPN yang disetorkan dalam Desember 2020, Listyo tercatat mempunyai kekayaan sebesar Rp 8. 314. 735. 000.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

DPR pun telah menerima surat presiden terpaut nama calon Kapolri pada Rabu (13/1/2021). Selanjutnya, Listyo akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan dalam Komisi III sebelum DPR menganjurkan persetujuan atas nama calon yang diajukan Presiden.